Gubernur Sampaikan Lima Harapan pada Wapres

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Boediono di kantornya, Selasa (3/11) sekitar pukul 15.30 WIB.

Dalam kesempatan itu, Irwandi menyampaikan lima harapan kepada pemerintahan baru.

Dalam pertemuan tertutup itu, gubernur harapannya agar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (PP dan Perpres) turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, agar bisa menjadi prioritas dan jika memungkinkan menjadi salah satu program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II SBY-Boediono,

Irwandi juga menginginkan Badan Percepatan Pembangunan Aceh agar terbentuk sesuai yang telah direncanakan di akhir tahun 2009, guna dapat menampung dukungan-dukungan hibah dari internasional serta beberapa negara donor yang masih ingin membantu Aceh guna terbangunnya ekonomi rakyat Aceh yang berkelanjutan

Menyangkut dengan masalah UUPA, Gubernur Irwandi berharap kabinet baru dan jajarannya diharapkan mempelajari dan memahami UUPA, sehingga dalam implementasi pembangunan Aceh ke depan tidak terhambat karena ketidakpemahaman apa yang menjadi wewenang pusat dan daerah.



Menurut gubernur, sesuai arahan Presiden ketika kunjungan terakhir di Aceh dan dalam National Summit bulan lalu, bahwa agar pariwisata Aceh dikembangkan, maka Irwandi mengutarakan harapannya agar pusat juga menambahkan dukungan guna mengembangkan potensi pariwisata di Tanah Rencong.

Kecuali itu, kepada Wapres Boediono, gubernur juga mengusulkan agar pertemuan rutin round table antara Pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan fasilitator di luar negeri, untuk berikutnya bisa dibuat di Aceh saja.

"Pemerintah Aceh yang akan memfasilitasi," kata Irwandi.

Dicatat

Menurut Koordinator Tim Asistensi Bidang Komunikasi Gubernur Aceh, Alfian Kandang pada wartawan melalui siaran persnya, semua poin yang disampaikan Kepala Pemerintahan Aceh dicatat langsung oleh mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Alfian juga menyebutkan, selain bertemu wapres, kemarin gubernur juga bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, untuk mengupdate kondisi Aceh yg masih menunggu penyelesaian PP dan Perpres turunan UUPA yang sesuai dengan spirit yang telah disepakati dalam MoU Helsinki guna dapat secepatnya melakukan pembangunan.

Kemudian, selesai singgah ke Mendagri, Irwandi juga mengada pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Susanto untuk melaporkan kondisi umum dan keamanan di Aceh.

Menurut Alfian, dalam setiap pertemuan Gubernur Aceh menyampaikan bahwa perdamaian yang selama ini dinikmati rakyat Aceh telah terbina dengan baik.

Menurutnya, agar perdamaian selamanya dapat berlangsung, langkah yang harus diutamakan membangun ekonomi rakyat Aceh yang adil dan sejahtera serta berkelanjutan.
Membangun ekonomi yang dimaksud, lanjut Alfian, yaitu dengan mempedomani aturan-aturan UUPA dengan PP dan Perpres yang sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Mou Helsinki yang diteken pada 15 Agustus 2005 di Finlandia. (analisa)